REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, berpartisipasi dalam Parliamentary Forum on Life di New Delhi, India pada 12-14 Oktober 2023. Di forum itu, ia mengingatkan krisis di Jalur Gaza, Palestina, yang saat ini sedang berlangsung.
Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Parliamentary 20 (P20), yaitu forum parlemen anggota G20. Forum yang dibuka Ketua Parlemen India Om Birla itu dihadiri ketua parlemen G20, termasuk dari Indonesia yaitu Puan Maharani.
Dalam forum G-20 tersebut, Fadli menyinggung ragam bencana alam yang berdampak terhadap lingkungan sekaligus mengingatkan adanya bencana yang terjadi lantaran ulah manusia. Dia pun menyayangkan adanya krisis Palestina.
Fadli menegaskan, semua orang tidak boleh melupakan bencana akibat ulah manusia yang menimbulkan dampak besar ke kemanusiaan dan menghambat pencapaian SDGs. Tidak akan ada perdamaian dunia sampai semua orang hidup damai.
Fadli mengkritik keras respons masyarakat global yang tidak objektif dan standar ganda soal situasi terkini di Gaza. Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut menekankan, apa yang terjadi di Jalur Gaza akibat diamnya komunitas internasional dan PBB atas penindasan Israel.
"Di belahan dunia lain mereka yang memperjuangkan kebebasan di negerinya disebut pejuang kemerdekaan, di Palestina mereka yang perjuangkan tanah airnya dan keadilan dunia mencap sebagai teroris. Ini jelas tidak adil," kata Fadli dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (15/10/2023).
Fadli menyerukan dunia untuk mendesak Zionis Israel agar mengakhiri pendudukan dan blokadenya atas Jalur Gaza. Bahkan, Israel memutus aliran listrik, air dan semua akses penting bagi rakyat Gaza, termasuk di rumah sakit.
"Padahal, banyak bayi-bayi di inkubator. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dihentikan. Akses kemanusiaan yang aman harus segera diprioritaskan dan tanpa penundaan," ujar Fadli.
Pada kesempatan itu, DPR RI berkomitmen dalam menyiapkan regulasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bangga memiliki sumber daya alam melimpah.
Apalagi, konstitusi mengamanatkan seluruh potensi itu diperuntukkan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Fadli menekankan, semua upaya harus sejalan dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam. Upaya tersebut harus inklusif secara sosial.
Indonesia turut mendorong pembangunan berbasis ekonomi hijau dalam seluruh upaya nasional untuk mencapai SDGs, sekaligus terus berupaya mempercepat transisi energi. "Indonesia telah menghapuskan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dan memulai uji coba pasar karbon," kata Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
