Warga Serpong Utara, Ryan merasa prihatin dengan laporan, banyaknya pekerja di Tangsel yang dipecat perusahaan. Ryan pun meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tangsel mencari jalan keluar masalah itu.

"Kondisi saat ini memang memprihatinkan, ditambah Kota Tangerang Selatan bukan kota industri melainkan kota jasa," ujarnya kepada Republika.co.id, Sabtu.

Menurut dia, ratusan perusahaan yang saat ini telah mem-PHK karyawannya tentu bukan tanpa sebab. Ryan menduga, perusahaan melakukan hal tersebut lantaran efisiensi anggaran dan lain sebagainya.

Terkait banyaknya PHK di Tangsel karena adanya Omnibus Law, Ryan membantahnya. Dia menyebut, sebelum Omnibus Law disahkan pemerintah, angka PHK terjadi setiap tahun dan jumlahnya cenderung meningkat.

Dia menduga banyaknya PHK karena beberapa hal seperti resesi, kemudian perang Rusia dan Ukraina, hubungan Palestina (Hamas) dan Israel memanas, hingga konflik negara Arab lainnya belum selesai. Kendati demikian, Ryan meminta masalah itu tidak bisa dibiarkan.

"Karena semakin banyak pengangguran maka akan semakin banyak pula angka kriminalitas," kata Ryan.

Sebelumnya, Disnaker Tangsel menerima laporan sebanyak 4.500 pekerja di wilayahnya mengalami PHK. Diperkirakan kondisi itu akan terus terjadi hingga akhir 2023.

Sekretaris Disnaker Tangsel Yahya Sutaemi mengatakan, pihaknya telah menerima banyak laporan perusahaan telah melakukan PHK.  "Setiap hari ada terus laporan PHK ke kita, sekarang sudah 4.500 pekerja di PHK. Data tersebut adalah gabungan tahun 2022 dan 2023," ujar Yahya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika