REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) yang dikelola dan difungsikan secara benar pengelolaannya harus terpadu. Jadi, bukan hanya bangunan penimbunan sampah.
"Untuk itu, kesadaran dan tanggung jawab dari setiap lapisan masyarakat serta para pemimpin dari tingkat terbawah yaitu kepala desa beserta jajaran nya , lurah, bupati/walikota hingga tingkat pusat sangat berperan," ujar Tina kepada Republika, Jumat (13/10/2023).
Selain itu, kata dia, yang utama juga hak serta kewajiban tertuang dalam peraturan desa, kelurahan, kabupaten/kota hingga pusat. "Ke depan, selain kesadaran dan peraturan pengelolaan sampah terpadu saya rasa diperlukan sertifikasi pengelolaan sampah," katanya.
Selain itu, kata dia, harus ada sekolah pengelolaan sampah bagi para pemimpin dari tingkat desa/ kelurahan sebelum dilantik. "Pengelolaan sampah yg tepat dan benar akan bisa juga menghasilkan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian perekonomian daerah," katanya.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik maka desanya bersih, Bumdes bisa jual pupuk organik, unggas, ikan, dan pakannya, serta hasil dari bank sampah bisa jadi pendapatan.
"Belum lagi Bumdes dapat pendapatan dengan nyata, menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan sampah terpadu dari desa tersebut, dengan jadi salah satu unit usaha Bumdes, adalah pengelolaan sampah terpadu," kata Tina.
Tina mengatakan, pengelolaan sampah terpadu adalah koordinasi antara bumdes dan pemerintah desa untuk mengahasilkan tambahan APBDes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
