Jumat 13 Oct 2023 11:25 WIB

Dituding Dinasti Politik Soal Gibran Jadi Cawapres, Jokowi Serahkan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengaku sudah lama tidak pernah bertemu dengan Gibran.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ahad (8/10/2023).
Foto: Dok.Republika
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ahad (8/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya soal adanya narasi dinasti politik jika mengizinkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Jokowi pun menyerahkan penilaian itu ke masyarakat,

"Serahkan masyarakat saja," kata Jokowi usai menghadiri panen raya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).

Baca Juga

Saat ditanya, apakah Gibran sudah berkonsultasi dengan dirinya terkait dukungan maju sebagai cawapres, Jokowi membantahnya. Dia mengaku, tak pernah berkomunikasi dengan Gibran dan belum bertemu dalam jangka waktu lama. "Beberapa bulan nggak pernah ketemu," kata eks gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak setuju dengan keterlibatan Presiden Jokowi alias Pak Lurah dalam penentuan cawapres Pilpres 2024. Hal itu disampaikan karena Yusril mengetahui bahwa Prabowo akan mengonsultasikan nama kandidat cawapres kepada Jokowi.

"Menurut saya, sebenarnya tidak perlu ada hal-hal seperti itu (konsultasi ke presiden). Jadi, politik itu jangan terkesan menimbulkan satu dinasti dan jangan ada restu-restuan (presiden) seperti tadi itu," kata Yusril ketika jumpa awak media di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Menurut dia, kandidat cawapres tidak perlu mendapatkan restu presiden (incumbent) pejawat. Yang diperlukan justru komitmen kandidat tersebut untuk melanjutkan program yang telah berjalan baik selama pemerintahan Jokowi.

Dia pun menegaskan, untuk memastikan keberlanjutan program/pembangunan, presiden tidak perlu sampai menjadikan anak sendiri sebagai pengganti. "Kontinuitas memang harus ada. Tapi, kontinuitas tidak dalam artian orang atau keturunannya," kata Yusril.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement