REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menanggapi adanya pihak yang menilai konflik di beberapa wilayah Papua, salah satunya disebabkan ketidakpercayaan masyarakat setempat dengan pemerintah pusat. Wapres menyatakan, langkah persuasif melalui dialog merupakan cara terbaik dalam mendapatkan solusi penanganan konflik.
“Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh HAM, pegiat HAM tadi, dengan juga tokoh adat, dan berbagai pihak,” ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya dikutip Rabu (11/10/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, selain melalui pertemuan resmi dengan pemangku kepentingan, pemerintah juga berupaya mengedepankan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat. “Banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan beberapa hal yang bisa kita selesaikan. Juga dialog-dialog di tingkat sektoral. Jadi, kegiatan-kegiatan sektoral itu kita lakukan dialog,” ujarnya.
Dengan demikian, Kiai Ma'ruf meyakini dialog tersebut dapat menjadi solusi terbaik untuk menemukan akar permasalahan setiap konflik dan menjembatani apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua.
“Melalui itu kita harapkan hal-hal yang menjadi salah pengertian akan hilang. Akan terus kita lakukan itu (dialog), di mana letaknya (ketidakpercayaan) karena yang penting apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua itu apa,” katanya.
Namun demikian, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ini menegaskan ialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan akan terus dilakukan sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak akan membuka dialog jika berangkat dari adanya aspirasi permintaan Papua merdeka.
“Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada (dialog). Kalau merdeka itu harga mati. Itu bukan solusi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
