REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau masyarakat di daerah itu agar menghindari politik uang atau money politic menjelang Pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Agar Pemilu nanti dapat berjalan sukses, aman, damai dan tertib serta mendapatkan pemimpin yang baik maka masyarakat juga harus menghindari politik uang dari oknum yang tak bertanggung jawab," ujar Gubernur Maluku Murad Ismail dalam rapat koordinasi kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Kota Ambon, Selasa (10/10/2023).
Menurut Gubernur Murad, hal itu termasuk potensi kerawanan Pemilu 2024, yang perlu disikapi serius oleh pemerintah daerah, TNI/Polri dan Instansi terkait.
Ia mengatakan masa pencalonan DPD/DPR/DPRD, termasuk pasangan calon presiden wakil presiden, serta kepala daerah juga rawan euphoria berlebih dari massa pendukung, selama proses pendaftaran maupun deklarasi.
"Kemudian penetapan daftar pemilih tetap, caleg dan calon presiden/wakil presiden tentunya rawan penolakan atau gugatan hingga konflik internal dan eksternal partai politik (unjuk rasa dan berpotensi rusuh)," ucapnya.
Menyikapi hal tersebut Gubernur Murad menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib untuk memberikan dukungan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Pemilu, dan menjamin ketersediaan anggaran guna kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja dalam hal ini KPU Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNI Polri dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu.
“Untuk itu perlu optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI/Polri, Badan Intelijen Daerah dan instansi terkait, serta berbagai elemen atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul, ikut serta memantau dan mengkoordinasikan secara intensif dengan TNI/Polri beserta instansi terkait guna mensukseskan pemilu 2024," katanya menjelaskan.
Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang merupakan tagline dari KPU, merupakan momen politik yang sangat penting, karena merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara.
“Polri akan menggelar operasi kepolisian secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari, dimana pada tahun 2023 selama 74 hari dan 2024 sebanyak 148 hari," kata Kapolda.
Hadir pada kesempatan itu unsur Forkopimda plus, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, unsur TNI dan Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
