REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana hadirnya internet provider milik Elon Musk, yaitu Starlink ke Indonesia menjadi isu pembahasan sejumlah pihak. Selain kegelisahan persaingan dengan pengusaha internet lokal, Starlink disebut bisa menjadi ancaman kedaulatan siber Indonesia.
Ketua Program Studi Kajian Terorisme pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syauqillah mengatakan, pihaknya mempersilakan jika siapa pun dan perusahaan apapun dapat berinvestasi di Indonesia. Namun, ia menekankan, harus benar-benar mengikuti aturan yang berlaku.
"Saya tidak mempermasalahkan jika ada investasi (provider internet) Starlink ke Indonesia selama mengikuti aturan-aturan kita, itu yang fundamental," kata Syauqi dalam kanal Podcast Sobat Cyber Indonesia yang dikutip di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Syauqi mengatakan, Indonesia menjadi salah satu market terbesar dari sisi konsumsi penggunaan internet. "Ada sisi positif dalam pemerataan digital seluruh Indonesia jika memang Starlink dapat mewadahinya," jelasnya.
Starlink telah masuk di Indonesia dengan skema bisnis B2B. Namun, wacana Starlink akan memberikan layanan langsung ke masyarakat menimbulkan pro dan kontra, terutama keamanan siber Indonesia.
Syauqi menambahkan, jika aturan yang diminta pemerintah diabaikan Starlink maka risiko terbesar yakni bebasnya filterisasi atau pengaturan konten yang menyebabkan riskannya keamanan negara. "Data tahun 2022, ada 190 ribu konten yang radikal, intoleran, yang teror. Bayangkan jika saluran internetnya kita tak punya kendali, itu seperti apa, kita punya kendali saja sangat masif sekali," beber Syauqi.
Tanpa adanya kendali pemerintah, kata dia, Starlink dapat menjadi katalis peningkatan meningkatkan aksi terorisme di Indonesia. Tidak hanya aksi terorisme, Syauqi juga menjelaskan, hadirnya Starlink bisa memperbesar risiko separatisme di Papua.
Dia pun meminta agar ada aturan tegas yang memagari, salah satunya melalui kewajiban penempatan gateway di Indonesia dan mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri. "Tanpa adanya kendali pemerintah atas Starlink, jelas layanan internet ini dapat digunakan separatisme Papua untuk mengkoordinasikan serangannya terhadap aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat," ucap Syauqi.
"Sejatinya kita tidak alergi terhadap investasi, karena punya dampak positif bagi negara, tapi Starlink harus taat dengan regulasi yang ada di Indonesia," ucap Syauqi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
