REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf optimistis angka prevalensi stunting nasional bisa turun hingga 14 persen sesuai target pemerintah pada 2024. Hal ini karena dalam empat tahun terakhir tercatat angka prevalensi stunting nasional turun sebesar 9,2 persen, yakni dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6 persen dalam dua tahun ke depan.

“Kita memperkirakan dari dua tahun ini, (yakni) 2023 dan 2024 masing-masing 3 persen lebih dan diperkirakan itu akan bisa tercapai,” ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023) lalu.

Untuk itu, Kiai Ma'ruf selaku ketua pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) akan terus melakukan upaya percepatan penanggulangan stunting bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Terutama dengan menyasar daerah-daerah prioritas yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi. “Ada daerah-daerah yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelum ada Satgas Stunting, upaya penanggulangan stunting di tanah air berjalan lambat. Namun, seiring terbentuknya Satgas Stunting di bawah koordinasi BKKBN, upaya penurunan angka prevalensi stunting berjalan semakin baik.

“Dulu memang agak lambat sampai dengan 2022, Satgas kita belum berjalan dengan baik. Tapi insya Allah pada 2023 (dan) 2024 ini, akan bisa terpenuhi per tahun tiga persen lebih sampai 2024,” katanya.

Karena itu, pemerintah, kata Kiai Ma'ruf, akan terus melakukan evaluasi berbagai program penanggulangan stunting agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. “Ini tentu akan kita evaluasi terus, termasuk melalui rapat koordinasi (rakor) yang akan datang,”  ujarnya.

Sekretariat Wakil Presiden juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada 5 sampai 6 Oktober 2023 di Jakarta. Rakor ini akan dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat dan Daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika