Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri menilai, rencana LBH Ansor itu bagus. "Saya kira ini bagus ya," kata Mabruri kepada Republika, Rabu (4/10/2023).
Ia merasa, laporan LBH Ansor akan baik jika memang diniatkan dalam rangka mengawal kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Sehingga, pesta demokrasi itu bisa benar-benar berjalan damai dan dilaksanakan sesuai aturan yang ada.
Untuk Pilpres 2024 sendiri, PKS memang sudah mendeklarasikan sikap untuk berada di Koalisi Perubahan. PKS menjadi satu dari tiga partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Partai Nasdem dan PKB.
Terkait LBH Ansor, ia mengingatkan, yang penting proses yang berjalan mampu menempatkan semua kandidat-kandidat yang berkontestasi setara. Artinya, semua capres-cawapres ditempatkan di posisi yang setara.
"Semua yang melanggar aturan diproses, tidak pilah-pilih," ujar Mabruri.
Sementara, Sekretaris Mahkamah Partai PPP, Ending Syarifuddin, justru membela komentar Menag tersebut. Ia merasa, reaksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas komentar Menag Yaqut malah memanaskan ruang publik. Padahal, Ending berpendapat, secara konten apa yang disampaikan Yaqut tentang pemimpin tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan baik.
"Pertama, pendidikan politik untuk menjadi pemilih yang cerdas," kata Ending, Rabu (4/10/2023).
Ia merasa, komentar Menag merupakan ajakan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin karena pesona fisik semata dan janji-janji manis saat kampanye. Ending menekankan, memilih pemimpin harus dengan cerdas.
Antara lain dengan menelisik rekam jejak calon pemimpin itu sebelum diputuskan untuk dipilih. Menurut Ending, itu merupakan ajakan yang sebenarnya baik untuk menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas.
"Supaya pemilih tidak mudah tertipu," ujar Ending.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
