REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor berencana melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan politisasi agama menjelang Pemilu 2024. Menanggapi itu, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri menilai, rencana LBH Ansor itu bagus.
"Saya kira ini bagus ya," kata Mabruri kepada Republika, Rabu (4/10/2023).
Ia merasa, laporan LBH Ansor akan baik jika memang diniatkan dalam rangka mengawal kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Sehingga, pesta demokrasi itu bisa benar-benar berjalan damai dan dilaksanakan sesuai aturan yang ada.
Untuk Pilpres 2024 sendiri, PKS memang sudah mendeklarasikan sikap untuk berada di Koalisi Perubahan. PKS menjadi satu dari tiga partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Partai Nasdem dan PKB.
Terkait LBH Ansor, ia mengingatkan, yang penting proses yang berjalan mampu menempatkan semua kandidat-kandidat yang berkontestasi setara. Artinya, semua capres-cawapres ditempatkan di posisi yang setara.
"Semua yang melanggar aturan diproses, tidak pilah-pilih," ujar Mabruri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
