REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menilai pendirian museum agraria sangat penting untuk mendukung reforma agraria. Ini merupakan ikhtiar untuk memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria dalam pembangunan berkelanjutan.
“Diperlukan upaya agar perubahan kelembagaa dan kebijakan dapat terdokumentasi dengan baik. Salah satunya berupa pendirian museum agraria,” kata Dalu Agung Darmawan dalam keterangan pers tertulis, Selasa (3/10/2023).
Dijelaskannya, berdasarkan pada kondisi sejarah kelembagaan dan kebijakan agraria/pertanahan, dari masa pra kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, perubahan kelembagaan dan kebijakan yang sangat dinamis. Sehingga diperlukan upaya agar hal tersebut dapat terdokumentasi dengan baik.
Keberadaan museum agraria, kata dia, akan mempermudah pelaku reforma agraria untuk dapat melihat ulang lintasan sejarah agraria. Terutama yang belum terekam dengan baik secara terpadu.
Sebelumnya, Dalu Agung, menjalani sidang promosi doktor di SB-IPB University, Rabu (27/9/2023). Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, dengan penelitian disertasinya berjudul “Penataan Ulang Kelembagaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang”.
Selain itu, lanjut Dalu Agung, keberadaan museum agraria akan membantu para generasi muda belajar secara nyata perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu. Dalu Agung menyebutkan bahwa dari hasil penelitian untuk disertasinya menunjukkan bahwa trayektori sejarah dinamika kelembagaan agraria telah panjang membentang sejak Republik Indonesia dilahirkan.
Namun demikian setiap periode zaman dan pemerintahan memiliki tantangan politik dan masalah agraria yang berbeda-beda. Hal ini menghasilkan kebijakan agraria berikut terobosannya yang juga berbeda.
“Selalu tersisa gap antara niat ideal dan praktik implementasinya. Di antara faktor penentu utamanya adalah jenis kepemimpinan dan political will dari pemerintah,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
