REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah tudingan soal kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia melintas ke negara Malaysia.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyatakan komplain Malaysia terhadap kabut asap Indonesia itu tidak benar. "Kami terus mengikuti perkembangan dan tidak ada transboundary haze ke Malaysia," ujar Menteri Siti Nurbaya.

​​​​Berkenaan dengan peta citra asap lintas batas, pihaknya mendapat laporan sandingan peta citra sebaran asap dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) untuk periode tanggal 28-30 September 2023 serta sampai dengan kemarin sore pukul 16.00 WIB.

Menurutnya, tidak ada kabut asap lintas batas dari Indonesia menyeberang ke Malaysia.

Berdasarkan hasil pantauan ASMC, kata dia, selama beberapa hari tersebut asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Pada 1 Oktober 2023 asap mulai pekat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Meski demikian asap lintas batas terpantau tidak ada.

ASMC merupakan program kolaborasi regional di antara National Meteorological Services (NMSs) negara-negara anggota ASEAN. ASMC diselenggarakan di bawah Layanan Meteorologi Singapura.

Sementara data BMKG berdasarkan pantauan satelit Himawari, citra sebaran asap wilayah Indonesia pada tiga hari tersebut terdeteksi asap di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Arah angin di Indonesia pada umumnya dari tenggara ke barat laut hingga timur laut dan tidak terdeteksi ada asap lintas batas. "Jadi jelas ya, keduanya menyatakan tidak ada asap lintas batas," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Lebih lanjut dia menuturkan ada berbagai catatan dari berbagai pihak yang perlu menjadi perhatian. Saat ini pemerintah Indonesia masih terus berupaya memadamkan api yang membakar hutan dan lahan gambut di Sumsel, Kalteng, dan Kalimantan Selatan (Kalsel), serta beberapa daerah lain di Pulau Sumatra dan Kalimantan, termasuk sebagian Jawa.

Berbagai operasi dilakukan untuk memadamkan api mulai dari pemadaman darat, water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca.

KLHK mengungkapkan ada 203 perusahaan mendapatkan peringatan dan 20 perusahaan sudah disegel karena kebakaran, diantaranya anak perusahaan Malaysia. "Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk mengatasi hal itu (karhutla)," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika