REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar konsolidasi kader dan relawan di Kota Tasikmalaya, Jumat (29/9/2023). Konsolidasi itu dilakukan sekaligus untuk mengedukasi masyarakat di Kota Tasikmalaya jelang menghadapi tahun politik.
Salah seorang kader PAN, James Muhamad Al Fatih Martin, mengatakan partainya ingin meraih dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu 2024. Namun, cara untuk memperoleh bukan dengan cara pragmatis atau transaksional.
"Kami juga berikan edukasi terhadap masyarakat untuk terlalu mudah dirayu dengan transaksional oleh para calon," kata James yang merupakan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR daerah pilih Jawa Barat (Jabar) XI, Jumat.
Ia pun berharap bisa meraih suara maksimal di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Namun, raihan suara maksimal juga harus sejalan dengan raihan di kabupaten/kota dan provinsi.
James optimistis PAN dapat meraih suara dengan maksimal. Apalagi, dalam beberapa survei, elektabilotas PAN diklaim meningkat signifikan.
Apabila terpilih sebagai anggota dewan mewakili dapil Jabar XI, ia berjanji akan mengembangkan wilayah Garut dan Tasikmalaya. "Saya prihatin, lima tahun lalu saya datang sebagai caleg keadaan seperti ini. Sekarang saya datang, keadaan lebih parah. Karena masih dianggap sebagai salah satu daerah termiskin," kata dia.
Menurut dia, ada yang salah dalam koordinasi anggota dewan yang terpilih dengan pihak eksekutif. Karenanya, ia ingin merumuskan kebijakan yang tepat bersama masyarakat.
"Masyarakat akan diajak untuk merumuskan kebijakan. Jadi bukan saya parleman, tapi masyarakat," kata James.
Di sisi lain, pihaknya juga akan mendukung keputusan Ketua Umum PAN yang ingin menjadikan Desy Ratnasari sebagai calon gubernur (cagub) Jabar. Sebagai kader, pihaknya akan melakukan analisis di lapangan terkait pencalonan Desy Ratnasari sebagai cagub Jabar.
"Kalau ada yang kurang cocok, kami akan sampaikan. Namun kami akan full mendukung Desy Ratnasari sebagai gubernur Jabar," kata James.
Ikuti Whatsapp Channel Republika