REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan tidak mempersoalkan bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP yang melarang satu keluarga berbeda partai.
Alibi yang dibangun pun menyebut hal ini tidak menjadi masalah karena Kaesang bukan merupakan keluarga inti Jokowi karena memiliki Kartu Keluarga (KK) terpisah.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam pun menilai sikap PDIP yang cenderung diam dan aturan AD/ART-nya tidak diindahkan oleh keluarga Jokowi, menyimpan api dalam sekam.
"Maka hal itu tampaknya "menyimpan api dalam sekam". PDIP tampaknya memendam kemarahan dan menahan diri untuk tidak menciptakan konfrontasi terbuka dengan keluarga Jokowi," ujar Khoirul.
Khoirul pun menilai, sikap itu bisa dipahami karena saat ini Jokowi masih berada di kekuasaan. Namun demikian, sejumlah pernyataan politikus senior PDIP menyiratkan sikap sebenarnya terhadap langkah politik keluarga Jokowi tersebut.
Salah satunya, pernyataan politikus senior PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menegaskan masuknya keluarga dekat ke partai lain menunjukkan ketidakmampuan kepala keluarga dalam mendidik, mengkader dan menggalang anggota keluarganya.
"Statement tegas Djarot itu tampaknya dialamatkan kepada Jokowi. Namun, jika saat ini PDIP cenderung bersikap diam dan mendiamkan aturan AD/ART-nya tidak diindahkan oleh keluarga Jokowi maka itu nampanya menyimpan api dalam sekam," ujarnya.
Selain itu, bergabungnya Kaesang ke PSI juga patut menjadi peringatan dini bagi PDIP yang berpotensi suaranya tergerus. Khoirul menilai, didapuknya Kaesang sebagai Ketum karena merupakan simbol anak muda sekaligus merepresentasikan keluarga Jokowi.
Sehingga, langkah ini dinilai bisa menjadi mesin politik yang efektif untuk mengeruk massa pendukung loyal Jokowi. Jika itu dilakukan dengan serius, tidak menutup kemungkinan PSI bisa lolos parliamentary threshold 4 persen.
Selain itu, Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini menilai masuknya Kaesang ke PSI akan membuka peluang besar bagi partai itu untuk penetrasi lebih jauh ke segmen pemilih loyal Jokowi, baik Jawa maupun luar Jawa.
"Terlebih, Janji Kaesang untuk meloloskan PSI dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen, besar kemungkinan akan mendorong terjadinya operasi politik yang massif yang didukung oleh kekuasaan, karena hal ini menyangkut karir dan kredibilitas politik putra sang penguasa," ujarnya.
Karena itu, di satu sisi, ini menjadi angin segar bagi PSI yang akan semakin dinamis dan kompetitif. Namun di sisi lain, manuver ini juga perlu menjadi peringatan politik dini terutama bagi mesin politik PDIP yang berpotensi tergerus suaranya oleh agresivitas mesin politik PSI tersebut.
Apalagi, efek ekor jas Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu lebih banyak dinikmati PDIP dan berpeluang tergerus akibat ajakan Kaesang kepada para seluruh jaringan relawan Jokowi untuk berjuang bersama di PSI.
"Artinya, potensi naiknya elektabilitas PSI berpeluang menciptakan "kanibalisme elektoral" pada basis pemilih PDIP. Sebab, keduanya memiliki basis pemilih bercorak nasionalis yang relatif serupa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika