REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Ririe) berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mampu mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan. Terutama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
"Perhatian pada infrastruktur sebagai program utama yang menjangkau beberapa bidang prioritas mesti berimbang dengan sektor lainnya," kata Ririe dalam keterangan, Rabu (27/9/2023).
Ririe menambahkan, pemerintah telah menetapkan penguatan dukungan pendanaan pada bidang prioritas. Antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan karena diperkirakan pemulihan ekonomi global sampai akhir 2023 masih tertahan.
Di sisi lain, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi di tengah ketidakpastian global ini. Tujuannya agar sumber daya manusia Indonesia bisa produktif, inovatif, berdaya saing.
Anggota DPR Dapil II Jawa Tengah ini mengatakan, bila APBN 2024 tak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen transformasi sejumlah sektor, dikhawatirkan sejumlah target pembangunan sulit tercapai. Ririe yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini berharap postur APBN 2024 mampu membangkitkan sejumlah potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendorong pertumbuhan.
Pakar Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga, Ni Made Sukartini berpendapat APBN 2024 merupakan instrumen dalam proses transformasi di sejumlah sektor pembangunan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini cukup besar.
Antara lain di sektor pendidikan catatan Badan Pusat Statistik, target harapan lama bersekolah di Indonesia pada 2021 adalah 13,08 tahun. Namun realisasinya rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 8,54 tahun pada 2021.
Selain itu, Ni Made menyarankan, dalam menghadapi ketidakpastian global, pemerintah melakukan simulasi untuk setiap kondisi yang diperkirakan akan terjadi untuk meminimalkan dampaknya. Menurut Ni Made, angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan inflasi 2,8 persen pada APBN 2024 akan mengalami kerentanan terhadap dinamika global.
Sementara, Kepala Pusat Kebijakan APBN/BKF, Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo menegaskan APBN adalah instrumen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Sehingga tegas dia, APBN 2024 harus mampu meredam ketidakpastian, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Persyaratannya, ujar Wahyu, APBN 2024 harus sehat sehingga baik fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat dijalankan dengan baik. "Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan siklus perekonomian, agar tidak terjadi overheating," tegas Wahyu.
Wahyu menambahkan, empat tantangan utama yang dihadapi APBN 2024 adalah tensi geopolitik yang belum reda, perubahan iklim, potensi terulangnya pandemi, dan digitalisasi. Ia mengeklaim, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut. Terbukti, menurut dia, di masa pandemi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, sejak 2015-2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 3.492,8 triliun untuk anggaran pendidikan sebagai upaya mewujudkan SDM unggul. Pada rentang waktu yang sama, pemerintah juga mengalokasikan Rp 2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan. Dengan alokasi anggaran tersebut, tingkat kemiskinan dapat ditekan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023.
"Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peran kebijakan fiskal yang efektif," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika