REPUBLIKA.CO.ID, POHUWATU -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengungkapkan kerugian akibat insiden pembakaran dan perusakan kantor bupati dan bangunan lainnya mencapai lebih dari Rp 12 miliar.
Kantor Bupati Pohuwato yang menjadi pusat pemerintahan di wilayah itu, ludes dibakar oleh demonstran saat menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (21/09).
"Gedung ini dibangun dengan anggaran Rp 12 miliar pada tahun 2004 lalu. Itu baru kantor bupati, belum lagi fasilitas di dalamnya. Jadi sekarang belum bisa kita hitung total kerugian," kata Sekda, di Pohuwato, Jumat.
Ia mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memperkirakan berapa kerugian yang dialami berdasarkan data dan hitungan perbandingan inflasi yang terjadi sejak 20 tahun lalu.
"Namun, untuk rincian secara detail dan pasti, itu kita belum bisa sampaikan, karena saat ini kami bersama dengan pihak terkait masih melakukan pendataan dan penghitungan," ucap Sekda Iskandar Datau.
Ia menjelaskan demonstrasi berujung anarkis yang ditandai dengan perusakan dan pembakaran fasilitas umum itu, menyebabkan kantor bupati, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rumah dinas bupati untuk sementara belum bisa difungsikan.
"Sesungguhnya bangunan ini dibangun dengan uang rakyat, dan diperuntukkan untuk melayani rakyat. Tapi sangat disesalkan, kemarin terjadi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis," kata Iskandar Datau.
Ia menyampaikan persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik yang ada di Kabupaten Pohuwato maupun provinsi Gorontalo.
"Tentunya harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga agar insiden seperti ini terulang kembali," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
