Jumat 22 Sep 2023 11:28 WIB

Kebutuhan Logistik Gelaran Pemilu 2024 Siap Didistribusikan Pos Indonesia

Simulasi dan kesiapan pengiriman barang-barang Pemilu telah dilakukan.

Dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang Pemilu beserta Command Control.
Foto: Dok. Bumn
Dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang Pemilu beserta Command Control.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak lama lagi Indonesia akan memasuki pesta demokrasi 2024, persiapan teknis terus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu dan banyak pihak yang akan terlibat.

Pos Indonesia, sebagai BUMN Logistik yang dalam beberapa pemilu terakhir, menjadi mitra KPU dalam distribusi logistik Pemilu, juga terus mempersiapkan diri untuk mendukung sukses hajatan besar ini. Salah satu yang disiapkan adalah dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang Pemilu beserta Command Control.

Baca Juga

“Kami melakukan simulasi dan kesiapan pengiriman barang-barang Pemilu untuk memastikan kesiapan,” kata Direktur Business Development Pos Indonesia Prasabri Pesti, seperti dinukil pada Jumat (22/9/2023). 

Melalui dashboard dan command control, menurut dia, barang-barang kebutuhan Pemilu, seperti kotak suara, kertas suara, tinta dan barang-barang lain akan termonitor secara langsung, mampu ditelusur dan mengambil tindakan cepat bila ada kendala di lapangan.

Sejak Pemilu 1999 Pos Indonesia memang selalu menjadi mitra distribusi barang Pemilu ke seluruh Indonesia dan luar negeri. “Pos Indonesia sangat siap untuk membantu KPU dalam distribusi dan warehouse barang Pemilu bila pada waktunya kami ditugaskan. Ini bagian dari penguatan portfolio bisnis logistik yang kedepan akan kami kuatkan," kata Prasabri.

Pos Indonesia memang baru saja mendeklarasikan transformasi bisnisnya menjadi perusahaan yang akan lebih fokus ke bisnis end-to-end logistics.

Pos Indonesia juga telah menyatakan siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2024 dengan mengerahkan lebih dari 4.500 titik Kantor Pos di seluruh Indonesia termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 

“Kalau pun kecamatan yang belum ada Kantor Pos, kami kerja sama kemungkinan BUMN ada yang punya atau kalau tidak ada pun kami bisa melakukan kerja sama dengan gudang-gudang milik swasta,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, demikian dilansir dari Antara

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement