Sebelumnya, Peneliti Ahli Utama BRIN Profesor R. Siti Zuhro menegaskan, semua survei termasuk survei politik boleh salah. Namun, survei tidak boleh bohong.
Zuhro menegaskan ia sebenarnya tidak begitu menyukai survei politik. Apalagi lembaga-lembaga survei seringkali tidak transparan dengan siapa yang mendanai.
Ia justru tertarik dengan hasil hasil survei laboratorium politik UMM karena ternyata korespondennya didominasi oleh warga Nahdlaul Ulama (NU). Sebagian besar koresponden seakan ingin mengatakan agar Muhammadiyah juga harus turun gunung dan seharusnya bisa tampil di wilayah politik.
Selain itu, berdasarkan data hasil survei, suara calon presiden nyatanya tidak ditentukan oleh partai. Namun tergantung sosok yang bersangkutan. Menurut Zuhro, dalam sistem pemilihan langsung, popularitas masih menjadi hal yang sangat mempengaruhi pilihan.
Sementara itu, pengamat politik dan Guru Besar Ilmu Politik Unair, Profesor Kacung Marijan mengatakan bahwa seringkali muncul fenomena split ticket voting pada pemilu. Itu artinya konsep perilaku pemilih ketika dihadapkan pada pilihan yang beragam dalam suatu pemilihan.
Kondisi itu biasanya terjadi saat tidak ada titik sambung antara partai dan pilihan presiden. Kemungkinan hal ini kembali terjadi saat pemilu 2024 nanti.
Dia mencontohkan ketika momentum Pilpres pilpres 2019 lalu. Masyarakat bisa melihat bahwa tidak semua anggota PDIP waktu itu memilih Jokowi. "Begitupun dengan Prabowo yang tidak semua gen Z memilihnya,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
