REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki informasi intelijen dari berbagai sumber mengenai kondisi partai politik. Menurutnya, Jokowi pasti memiliki pertimbangan terkait hal tersebut.
"Pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut jadi tanyakan kembali presiden," ujar Puan kepada wartawan, Senin (18/9/2023).
"Pesan untuk pemilu semoga pemilu itu bisa dilaksanakan dengan lancar aman dan tidak terjadi apapun. Karena bagaimanapun kita ini Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, setiap kepala negara, termasuk Jokowi memiliki hak untuk mendapatkan informasi intelijen. Menurut dia, data intelijen mengenai pergerakan parpol yang disampaikan kepada presiden tidak ada kaitannya dengan Jokowi bakal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Mahfud menyebut, laporan ke presiden mengenai kondisi parpol tidak hanya dilakukan jelang pemilu. Namun, jelas dia, informasi intelijen harus disampaikan kepada presiden setiap saat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, informasi intelijen yang diterima Presiden Jokowi tidak melanggar aturan. Sebab, hal ini dijamin dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
"Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang," ungkap Mahfud.
"Bahkan menurut undang-undang, BIN itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya, presiden itu tahu semuanya," tambah dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
