REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, setiap kepala negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak untuk mendapatkan informasi intelijen. Menurut dia, data intelijen mengenai pergerakan parpol yang disampaikan kepada presiden tidak ada kaitannya dengan Jokowi bakal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
"Siapa saja harus punya (informasi intelijen) kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Enggak urusan (dengan) urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya," kata Mahfud kepada wartawan, Ahad (17/9/2023).
"Ini presiden pasti punya (data) intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya presiden," sambung dia menjelaskan.
Mahfud menyebut, laporan ke presiden mengenai kondisi parpol tidak hanya dilakukan jelang pemilu. Namun, jelas dia, informasi intelijen harus disampaikan kepada presiden setiap saat.
"Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol," ujar Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, informasi intelijen yang diterima Presiden Jokowi tidak melanggar aturan. Sebab, hal ini dijamin dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
"Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang," ungkap Mahfud.
"Bahkan menurut undang-undang, BIN itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, poitikus dan sebagainya, presiden itu tahu semuanya," tambah dia menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya memiliki informasi komplet dari berbagai sumber mengenai kondisi partai-partai politik (parpol), termasuk keinginan dari parpol tersebut. Hal itu merespons manuver parpol menyambut Pemilu 2024.
“Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).
Presiden mengatakan, ia memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga survei terkait partai politik.
"Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada," kata Jokowi.
Informasi tersebut hanya dimiliki Presiden Jokowi karena diberikan intelijen secara langsung. "Dan itu hanya miliknya Presiden. Dia (informasi) itu langsung," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
