REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Menurut dia, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka tengkes atau stunting.
Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Tranbsformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, dalam keterangan persnya, Jumat (15/9).
Legislator Partai Golkar itu menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa sejak 2015.
Misbakhun menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama periode 2015 hingga 2023 telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun.
"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” kata Misbakhun dalam workshop itu.
Misbakhun juga menggandeng sejumlah pembicara lain yang berkompeten untuk menjadi narasumber dalam lokakarya itu, antara lain, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair; dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid.
Di hadapan ratusan kades peserta workshop, Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.
Misbakhun memerinci angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37 persen.
Pada 2022, angka stunting sudah turun di kisaran 21 persen. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14 persen pada 2024.
"Syukur-syukur bisa menjadi nol persen. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.
Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menegaskan upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.
"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis,” imbuh Misbakhun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
