Jumat 15 Sep 2023 06:10 WIB

Pj Heru Janji Buatkan Kamar Mandi Komunal di Johar Baru

Dari ribuan KK, banyak warga Johar Baru, Jakarta Pusat yang tak punya fasilitas MCK.

Rep: Haura Hafizhah/Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Petugas meninjau WC helikopter di Johar Baru, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi warga buang air besar langsung ke sungai.
Foto: Dok Pemkot Jakpus
Petugas meninjau WC helikopter di Johar Baru, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi warga buang air besar langsung ke sungai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Johar Baru, Jakarta Pusat, banyak yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Hal itu lantaran permukiman padat penduduk itu memang tidak memiliki lahan mencukupi.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun berjanji Pemprov DKI akan membangun MCK komunal untuk bisa digunakan warga. "Kamar mandi komunal kita akan buatkan," kata Heru di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara kepada wartawan pada Kamis (14/9/2023).

Heru tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kapan pembangunan MCK komunal dieksekusi. Dia hanya memastikan Pemprov DKI atau jajaran secepatnya mewujudkan fasilitas tersebut.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Karyatin Subiyantoro mengatakan, ada 4.792 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang tidak memiliki fasilitas MCK. Dia merasa miris dengan keadaan tersebut lantaran lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.

"Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," kata Karyatin kala menyampaikan pandangan terhadap 'Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023' di ruang paripurna gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (13/9/2023).

Karyatin mendorong Pemprov DKI agar dapat mengupayakan anggaran untuk pembuatan MCK, dalam bentuk septic tank di lahan terbatas. "Pemprov DKI Jakarta perlu mengupayakan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga atau dalam bentuk septic tank komunal agar mereka bisa memiliki sistem sanitasi yang baik dengan biaya yang tidak besar," kata Karyatin.

Dia menambahkan, Pemprov DKI bisa mengupayakan dukungan dari badan usaha milik daerah (BUMD) maupun dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta di Jakarta untuk pembangunan MCK komunal. "Sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," ujar Karyatin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement