REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan adanya rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Herman juga menyebut pertemuan antara adalah Megawati dan SBY harapan seluruh rakyat Indonesia.
“Ada. Rencana itu ada. Gagasan itu ada,” kata Herman ditemui di sela-sela acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Partai Demokrat di DPP Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).
“Bahkan kalau memang terjadi rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega, tentu ini harapan seluruh rakyat Indonesia,” katanya, menambahkan.
Senada dengan itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pun mengatakan pihaknya tentu menginginkan rencana pertemuan Megawati-SBY terwujud. “Ya tentu, kita ingin lah ada pertemuan itu,” kata Herzaky ditemui dalam kesempatan yang sama.
Namun, Herzaky meminta semua pihak agar menghargai proses dan tidak mendesak pertemuan tersebut. “Bagaimanapun itu biarlah berproses. Jangan didesak-desak. Jangan diburu-buru. Kedua-duanya tokoh bangsa. Belum bertemu saja sudah bisa banyak memberikan kebijakan dan kebijaksanaan dan berbagi untuk rakyat Indonesia di berbagai pelosok negeri. Apalagi kalau keduanya ketemu, kan bisa memberikan sinyal-sinyal lain,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati memiliki peluang bertemu SBY untuk membahas kerja sama politik pada Pilpres 2024. "Ya, nanti (penjajakannya), kan tim pemenangan nasional (sudah) dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari dewan pengarah para ketum partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Peluang itu muncul usai Demokrat resmi mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika