Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Almuzammil Yusuf, merespons pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Partai Nasdem bersepakat untuk menjadikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres dari Anies Rasyid Baswedan. Ia menyampaikan empat poin sikapnya terkait kabar tersebut.
Pertama, PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam koalisinya, tetapi belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama
"Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," ujar Almuzammil lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," sambungnya.
Poin ketiga, PKS berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahwa dalam keputusan terkait bakal calon wakil presiden (cawapres) ditentukan oleh Anies.
"Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," ujar Almuzammil.
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan, Sudirman Said, angkat bicara soal kabar capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan setuju dipasangkan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024. Sudirman menjelaskan dalam butir ketiga piagam kerja sama tiga partai (Nasdem, Demokrat, PKS), capres diberikan tugas untuk memilih cawapres. Menurut dia, tugas ini dipahami penuh oleh Anies sebagai proses seleksi.
"Karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," kata Sudirman dalam keterangannya pada Kamis (31/8/2023).
Sudirman menyatakan, Anies telah melakukan tugas itu dengan mengulas semua pilihan nama bakal cawapres yang diusulkan. Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," ujar Sudirman.
Sudirman mengungkap, pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan.
Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan, tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain.
"Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu," ujar Sudirman.
Sudirman menyinggung deadlock yang terjadi dalam pembicaraan cawapres Anies bersama partai koalisi. "Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," ujar Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
