REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat geram dengan keputusan sepihak Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang menjodohkan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan Anies-Cak Imin dibuat atas manuver Surya tanpa persetujuan Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ucap Sekjen DPP Partai Demokrat anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Padahal, kata Riefky, capres Anies menghubungi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 12 Juni 2023, yang mengaku mendapat telepon beberapa kali dari ibu dan guru spiritual. Riefky mengungkapkan, Anies diminta segera berpasangan dengan AHY.

Dia menjelaskan, didukung mandat yang diberikan ketiga pimpinan partai Koalisi Perubahan, yaitu Ketum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaiku, dan Ketum Demokrat AHY maka pada 14 Juni 2023 maka saat itu Anies memutuskan AHY sebagai pendampingnya.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitas sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat," kata Riefky.

Dia membongkar alasan Anies kala itu memilih AHY, lantaran memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Riefky menambahkan, Anies juga menilai Ketum AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko partainya diambil alih KSP Moeldoko melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).

Sulit dipercaya terjadi...

Ikuti Whatsapp Channel Republika