REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memastikan bahwa para pengusaha dari berbagai asosiasi entrepreneur bakal mengajak para karyawannya untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Para pengusaha juga memastikan bakal bersifat netral terhadap kontestasi politik itu.
"Kalau dari sisi organisasi kami netral aktif. Saya yakin bahwa asosiasi-asosiasi pengusaha tidak akan bawa ke ranah politik, tapi kalau secara pribadi tidak masalah," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, dalam diskusi Polieco Digital Insights Institute (Pedas) bertajuk 'kalkulasi pasangan capres cawapres harapan pengusaha' yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).
Sarman menegaskan bahwa netralitas asosiasi pengusaha akan dijaga. Namun hal itu berbeda cerita jika para pengusaha berbicara secara personel mengenai kecenderungan masing-masing terhadap capres-cawapres.
"Jadi institusi tetap netral. Dan tugas kami bagaimana supaya partisipasi pekerja untuk menyukseskan pemilu tidak sampai golput (golongan putih). Kami akan memastikan bagaimana pekerja atau karyawan kami memberikan suara dalam pemilu ke depan," tutur dia.
Kendati demikian, secara pandangan politik, Sarman juga mengungkapkan bahwa yang jelas para pengusaha bisa dipastikan memilih calon pemimpin yang berlatarbelakang entrepreneur, minimal cawapresnya. Karena hal itu menjadi kemudahan bagi para pengusaha dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.
"Saya tegaskan kami pengusaha akan netral aktif, netral artinya bahwa pengusaha tidak memiliki kekuatan untuk menentukan capres-cawapres. Tapi kami akan mendukung capres-cawapres yang memiliki orientasi terhadap ekonomi ke depan," ujar dia.
Sarman menambahkan bahwa walau bagaimanapun pengusaha memiliki basis massa yang banyak dan potensi suara yang besar. Sehingga pihaknya bakal berupaya untuk bisa menggiring para pekerja agar dapat menggunakan hak pilihnya.
"Kalau korelasi antara pengusaha dan penguasa saya kira itu sesuatu yang saling membutuhkan, termasuk misalnya ada capres-cawapres pasti ada pengusaha di belakangnya. Siapapun capres-cawapresnya saya kira jangan hanya relasinya sama pengusaha besar, tapi juga pengusaha UMKM, itu harus juga diselamatkan dam diberdayakan," ujar dia.