Jumat 25 Aug 2023 23:38 WIB

Menkes Sebut WFH untuk Tekan Emisi Karbon Kendaraan

Dampak polusi udara terhadap kesehatan juga dapat ditekan melalui penggunaan masker.

Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bertujuan mengurangi emisi karbon kendaraan di tengah polusi yang berkecamuk di Jabodetabek dan sekitarnya.

"WFH tujuannya bukan menjaga masyarakat lebih sehat. Tujuannya supaya mengurangi emisi karbon kendaraan karena salah satu yang terbesar adalah emisi transportasi," kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Baca Juga

Budi mengatakan, dampak polusi udara terhadap kesehatan juga dapat ditekan melalui penggunaan masker serta aplikasi pemantau udara kotor.

"Saran saya pantau Aplikasi IQAir sama Nafas. Kalau indikatornya merah (bahaya), lebih baik mengurangi jalan ke luar atau kalau keluar pakai masker itu bisa kurangi kita menghirup partikel polusi," ujar Budi.

Ia mengatakan, intervensi kesehatan yang paling berhasil apabila masyarakat mau menyadari dan menjaga kesehatannya masing-masing tanpa intervensi dari pemerintah, termasuk penggunaan masker yang kini tidak bersifat wajib kepada masyarakat.

Budi mengatakan, tanggung jawab Kemenkes dalam ikhtiar pemerintah menanggulangi polusi difokuskan pada sektor hilir di penanganan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

"Memang dari sisi penanganan, Kemenkes lebih ke hilir. Bagaimana mengurangi partikel di udara, itu bukan bidang kami," katanya.

Budi mengatakan pemerintah telah membagi peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam upaya menanggulangi udara kotor.

"Saya ikut sekali meeting dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, beliau lebih banyak mengajak Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena sumbernya ada di situ," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat membahas penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta pengelola perkantoran untuk menerapkan sistem kerja hibrid secara WFH atau work from office/WFO) untuk menekan polusi udara di Jakarta.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement