Penggugat meminta MK mengubah bunyi pasal tersebut menjadi: "berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) pada saat pengangkatan pertama". 

Doni menjelaskan, kliennya juga dirugikan dengan berlakunya Pasal 169 huruf q itu. Sebab, kliennya kini berusia 33 tahun sehingga tidak bisa mendaftar sebagai capres. Di sisi lain, kliennya ingin syarat batas usia maksimum capres adalah 65 tahun dengan pertimbangan batas usia produktif manusia. 

"Manusia memiliki rentang waktu produktif dari 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Jika dikaitkan dengan batasan usia tertinggi jabatan di lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seharusnya batas usia produktif tertinggi yang masih dianggap cakap untuk calon presiden dan wakil presiden adalah 65 (enam puluh lima) tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon Hakim Konstitusi," kata Doni. 

Doni menganggap lumrah apabila ada pihak yang menuding gugatan kliennya itu ditujukan untuk menggagalkan pencapresan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun, dia menekankan bahwa kliennya dan dirinya hanya ingin mewujudkan Pemilu 2024 ataupun pemilu setelahnya yang berjalan demokratis. 

"Secara politik bisa saja ada tuduhan-tuduhan seperti itu (untuk menyasar Prabowo). Tetapi harus diingat bahwa kami ini para advokat yang konsen di tata negara hanya ingin meluruskan dan bagaimana mewujudkan pemilu berjalan semakin demokratis di Indonesia," ujar Doni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika