REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Rizky Suryarandika

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (15/8/2023) lalu melontarkan pernyataan mengejutkan saat 'menyerang' program food estate, yang dinilainya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan lantaran dimulai dengan penggundulan hutan. Padahal, food estate adalah program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat beberapa kementerian sebagai leading sector-nya.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023). 

Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut. 

"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu. 

Dari awalnya yang menyoroti kegagalan food estate berdampak pada lingkungan, Hasto kemudian menyeret isu ini ke ranah politik. Menurutnya, kejahatan lingkungan akibat penyalahgunaan proyek food estate bertentangan dengan program PDIP merawat pertiwi. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya rekam jejak merawat bumi.  

"Yang dicari itu yang punya track record yang bagus, yang mendorong program pangan untuk rakyat. Bukan yang dengan alasan pangan untuk rakyat, tapi malah dikorupsi oleh teman-temanya, bukan seperti itu yang dicari," kata Hasto.  

Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. 

Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian. 

Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mem-back-up dan fokus mengurus lahan singkong. 

Sementara proyek itu berjalan, perubahan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024 terjadi. Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan dan mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. 

Sedangkan Partai Gerindra bersama tiga partai parlemen lainnya membentuk koalisi besar untuk mengusung Prabowo Subianto. Adapun PDIP mengusung kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Namun, pada Kamis (17/8/2023), Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah kritik food estate yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerang suara Prabowo Subianto. Menurut dia, DPR akan melihat masalah itu dari kinerja kementerian terkait. 

"Kalau saya di DPR fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023). 

Menurutnya, semua kementerian seharusnya menyelesaikan program-program prioritasnya sesuai harapan Presiden Jokowi. Karena itu, Puan berharap agar program food estate bisa diselesaikan dengan baik. 

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujarnya. 

Terkait tudingan bahwa program food estate sebagai kejahatan lingkungan, Puan menilai hal itu terlalu jauh. Menurutnya, perlu dilihat kembali yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

"Itu masih terlalu jauh ya, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," kata Puan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika