REPUBLIKA.CO.ID, SOLO---Pemerintah tengah membangun ekosistem yang mendukung perkembangan perusahaan rintisan (startup), termasuk menambah jumlah UMKM di dalam negeri. "Kita tahu Indonesia memiliki 2.600 startup, kita nomor enam (nomor enam terbanyak di dunia). Tapi kan kita perlu ada percepatan supaya startup betul-betul lahir jadi pebisnis-pebisnis yang tangguh baik di dalam negeri maupun luar," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 di Solo Technopark (STP), Jumat (11/8/2023).

Oleh karena itu, menurut dia, mulai dari sistem pembiayaan, inkubator, hingga kebijakan pemerintah di bidang perdagangan harus diintegrasikan. Apalagi, pemerintah menargetkan penambahan wirausaha baru dari 3,47 persen menjadi 3,95 persen.

"Kira-kira harus nambah sejuta enterpreneur baru. Ini bagian dari roadmap (peta jalan) kami menyiapkan negara maju, karena negara maju minimum 4 persen. Eksisting sekarang (negara maju) rata-rata 12 persen," katanya.

Terkait dengan inkubator, pihaknya bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru. Dengan demikian, diharapkan produk yang diciptakan oleh para enterpreneur lebih berkualitas. "Jangan buat produk sama karena sama saja membunuh investor lama. Harus buat sesuatu baru," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ada sembilan juta lapangan kerja yang akan diciptakan pada sepuluh tahun ke depan dari talenta-talenta digital yang diperlukan oleh ekosistem startup.

"Kami akan terus siapkan ini, karena sekarang bagaimana transformasi digital ini akan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Banyak sekali kebutuhan kita sehari-hari yang masih belum memberdayakan UMKM kita. Kalau UMKM kita sudah terdigitalisasi maka akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan akan membantu menjaga lalu lintas di sisi konektitivitas.

"Kalau kita ngomong ekosistem digital maka pertama kali yang harus kita pikirkan adalah infrastruktur digitalnya. Kita bicara digital kalau infrastrukturnya nggak ada ya nggak akan bisa jalan," katanya.

Apalagi penelitian Google menyatakan bahwa peningkatan 10 persen kecepatan internet akan memberi kontribusi 1 persen bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. "Bersaing dengan kawasan ASEAN saja kita tertinggal, bisa dibayangkan. Nanti ngomong ekosistem digital tapi kecepatan internetnya masalah itu problem sendiri, tapi itu pekerjaan kami. Yang pasti bahwa infrastruktur digital memegang peranan kunci untuk mendukung ekosistem digital," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika