REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus suap eks kader dan caleg PDIP, Harun Masiku, kembali mengemuka jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga kini, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 itu juga masih buron.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini tidak sulit bagi penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Namun demikian, hal ini diurungkan karena penangkapan Harun Masiku bisa berimbas kepada partai politik tertentu, terutama menjelang pemilu.

"Kalau misalkan Harun Masiku ditangkap oleh KPK, ya tentu akan berimbas kepada partai tertentu ya. Kelihatannya PDIP yang akan berimbas dan berdampak terkait dengan penangkapan Harun Masiku ketika orang tersebut tertangkap oleh KPK," ujar Ujang dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (10/8/2023).

Ujang pun mencontohkan penangkapan tersangka kasus pidana lainnya seperti terorisme yang mudah dilakukan oleh penegak hukum. Tak hanya itu, buronan korupsi kasus wisma atlet, Mohammad Nazaruddin juga dapat tertangkap meski berada di Kolombia.

"Apalagi ini yang sekedar Harun masiku, kalau tidak di-back up oleh katakanlah kelompok orang-orang tertentu ya sebenarnya mudah saja dia untuk ditangkap, ya kelihatannya soal Harun Masiku ini kan menjadi sangat sensitif di Pilpres 2024 ini," ujarnya.

Namun demikian, Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai sudah semestinya KPK dan pemerintah segera menangkap Harun Masiku. Apalagi, sudah banyak yang mulai bersuara mengenai Harun Masiku dan menjadikannya sebagai jualan politik menjelang Pemilu.

"Sudah menjadi tugas negara, tugas pemerintah, tugas penegak hukum untuk menangkap Harun Masiku. Yang namanya koruptor jangan dibiarkan. Kalau sudah ada, sudah tau dimana, tempatnya, orangnya, tangkap saja agar memang bangsa ini bisa menegakkan keadilan, agar pemerintah ini berlaku adil kepada semua warga negara," ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, jangan sampai karena kasus Harun Masiku ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin menurun. Sehingga, masyarakat berpikir hukum dapat dengan mudah diintervensi oleh kelompok yang memiliki kuasa lebih tinggi.

"Jadi mestinya ditangkap dari dulu, mungkin kalau sekarang menjelang Pemilu ya ditangkapnya sekarang ya tadi menjadi alat serang bagi partai tertentu atau dari PDIP. Saya melihatnya kalau penegakan hukum ya harus dijalankan betul betul dengan adil, kepada siapapun baik kepada orang yang ada di pemerintahan maupun di partai penguasa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika