REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini di Jabar menimbulkan polemik. Terutama, terkait sistem zonasi dengan ditemukannya ribuan pendaftar yang curang terkait kartu keluarga (KK).
Persoalan ini pun mendapat perhatian dari mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan. Bakal calon presiden ini menilai, persoalan PPDB yang tak kunjung selesai tiap tahun karena jumlah bangku di sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) tidak sama.
"Salah satu masalahanya karena bangku di sekolah kita ini seperti piramida. Jadi semakin rendah jenjang pendidikannya maskin tinggi, sedangkan makin tinggi jenjangnya baku sekolah semakin sedikit," ujar Anies dalam Dialog Rakyat yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Ahad (6/8/2023).
Kondisi ini, kata Anies, diperlihatkan ketika banyak sekolah dasar negeri (SDN) yang kemudian siswanya tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Hal serupa, terjadi saat siswa yang lulus dari SMP tidak bisa masuk ke SMA Negeri.
"Ini membuat pendidikan siswa itu tidak bisa sampai tuntas karena ada perbedaan bangku sekolah di SD sampai SMA. Seharusnya ketika mereka masuk kelas 1 SD ini sudah ada kepastian agar bisa lulus dari SMP (negeri) dan SMA (negeri)," paparnya.
Anies menilai, untuk sebuah negara bisa maju maka anak-anak sekarang harus bisa mendapatkan pendidikan yang merata. Bukan hanya mereka yang punya uang, tapi anak yang berasal dari masyarakat kurang mampu wajib mengemban pendidikan secara berkualitas dan tuntas.
Anies menganalogikan sistem pendidikan haru seperti eskalator. Ketika anak tersebut masuk ke SD kelas 1, dia harus sudah bisa naik terus sampai selesai atau tuntas, tanpa ada hambatan.
"Jangan sampai lulus hanya sebagian saja, dan seringkali problem ini tidak kita selesaikan dengan tuntas," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tengah menyelidiki soal adanya 89 dugaan kasus pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Puluhan kasus ini ditemukan di 28 sekolah.
Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh tim Disdik bersama dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Dugaan pemalsuan ini pun terjadi tidak hanya dalam satu kota saja.
"Terkait temuan itu (89 kasus) sekarang tim sedang mengkaji, untuk sindikat atau tidak, kami belum bisa memastikan tapi yang jelas ini tidak terjadi dalam satu kota ada di 15 kabupaten/kota," ujar Wahyu di Kantor Disdik Jabar, Kamis (3/8/2023).
Wahyu menjelaskan, dugaan pemalsuan data yang dilakukan para terduga pelaku tergolong canggih, mereka mengedit QR Code yang tertera di dalam KK yang mengarahkan pada situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) palsu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
