REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyampaikan akses dan cuaca menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mendistribusikan bantuan untuk menangani kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kiai Ma'ruf mengatakan, saat ini semua logistik bantuan sudah tersedia dan siap disalurkan kepada warga terancam kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Puncak.
"Kendala cuaca ini sebenarnya semua logistik sudah tersedia (untuk dikirimkan) tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses, sehingga harus dipanggul ya, dipanggul ya, Jadi itu persoalan," ujar Kiai Ma'ruf usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Panglima TNI, BNPB, dan Bulog terkait penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah di Kediaman Dinas Wapres, Rabu (2/8/2023).
Karena itu, pemerintah mempersiapkan berbagai kemungkinan dalam penyaluran distribusi bantuan jika tidak bisa dilakukan secara udara.
"Kita persiapkan saja untuk mengantisipasi apabila udara tidak baik maka memang tidak mungkin ada jalan lain (untuk distribusi bantuan). Namun, kita siap sehingga apabila cuaca dalam keadaan baik kita siap untuk pengirimannya. Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang (sulit) ini memang menjadi kendala yang sedang dicari solusinya selain dipanggul ini," ujarnya.
Untuk memastikan penanganan kekeringan dan ancaman kelaparan ini, Pemerintah juga menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat selama dua pekan. Masa tanggap darurat sebelumnya hanya ditetapkan selama satu pekan, dan selanjutnya akan dievaluasi sesuai kondisi di wilayah tersebut.
"Secara umum sekarang sudah dilakukan pengiriman (bantuan) ke sana dan sudah sampai, tetapi memang ada masalah yang dihadapi," ujarnya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan tidak ada kendala keamanan dalam proses distribusi bantuan kekeringan dan kelaparan. Saat ini kata Yudo, sulitnya distribusi bantuan karena terkendala cuaca dan akses semata.
"Nggak ada, jadi saya pastikan untuk kendala dari KKB KST nggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuman cuaca saja, dan kemarin sudah terdistribusi bantuan Mensos 10 ton dari Panglima TNI ada 8 ton sudah terdistribusi, mungkin dari Pak Kapolda Pak Pangdam juga terdistribusi," ujarnya.
Yudo mengatakan, saat ini distribusinya tidak bisa langsung karena tidak ada jalan darat. Sehingga akses satu-satunya hanya melalui udara. "Dan angkatan udara harus menunggu cuaca, ketika cuaca bagus langsung terbang kesana ngedrop," katanya.
Meski demikian, Yudo memastikan kesiapan prajurit TNI untuk memastikan distribusi bantuan aman dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
"Ada 1 peleton dan dari Polri ada disana juga. Sekitar 50 orang untuk menjaga di bandara maupun jalan menuju Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, kan dua distrik itu yang terdampak," ujarnya.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Badan Urusan Logistik (Bulog) Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog menyiapkan cadangan beras yang ada di Papua dengan total 12 ribu ton. Untuk memastikan bantuan di dua distrik, Bulog mengerahkan cadangan beras di wilayah Timika.
"Khusus di dua distrik kita layani dari gudang Timika. Stok disana 540 ton. Salah satunya adalah untuk tanggap darurat bencana. Itu kewenangan dari Bupati Puncak mengajukan itu 50 ton dari gudang Timika. Sudah kita angkut tanggal 21. Dan terus berangsur ke lokasi," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kurang lebih 7.500 warga terdampak bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini didasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Ahad (30/7/2023).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kemarau berkepanjangan diiringi cuaca dingin ekstrim memicu terjadinya gagal panen warga Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makan dan air bersih, hingga dilaporkan lima orang dewasa dan seorang bayi meninggal dunia karena diduga diare dan dehidrasi.
"Penanganan darurat yang telah dilakukan meliputi penyelidikan epidemiologi kepada para korban yang meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Selain itu distribusi bantuan makanan dan obat-obatan serta penyuluhan kesehatan juga dilakukan secara berkala," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran persnya, Senin (31/7/2023).
Muhari mengatakan, Pemerintah pusat juga turut memberi perhatian dalam penanganan darurat kekeringan di kawasan Pegunungan Tengah Papua itu. Rencananya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan bertolak ke Kabupaten Papua Tengah pada Rabu (2/8/2023) dini hari. Tim akan membawa dan menyerahkan langsung dukungan logistik serta peralatan kepada pemerintah daerah setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
