REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) saat ini masih dalam proses. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini Perwali atas Perda P4S masih digodok.

“Masih digodok. Sudah ada drafnya, saya masih pelajari,” kata Bima Arya kepada Republika.co.id, Senin (31/7/2023).

Diketahui, belum lama ini Forum Masyarakat Peduli Bogor mendesak Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, agar segera menerbitkan Perwali sebagai peraturan pelaksana atas Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang P4S. Sebagaimana tertuang dalam Perda 10/2021 pada Bab XIII Pasal 27, tertera bahwa peraturan pelaksana Perda ini harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak Perda ini diundangkan. Namun, hingga 2023 Perwali tersebut tak kunjung terbit.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, menjelaskan, pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah berkoordinasi Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor dan memberi sejumlah masukan untuk perwali tersebut. Menurut Syarifah, Perwali sebagai peraturan pelaksana Perda P4S sedang disinkronkan dengan Perda HAM yang juga baru saja disahkan pada April 2023.

“Pada 2023 DPRD Kota Bogor juga mengeluarkan Perda HAM. Ini pun kita sinkronkan karena ini saling terkait antara Perda HAM dan P4S,” kata Syarifah, Jumat (14/7/2023).

Dari laporan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Syarifah mengatakan, proses sinkronisasi tersebut telah mencapai sekitar 90 persen. Saat ini Pemkot Bogor tengah meminta fasilitasi di Provinsi Jawa Barat, yang pastinya kembali memakan waktu.

Ia menjelaskan, Perda P4S dan Perda HAM dikaitkan satu sama lain agar perwali yang nantinya diterbitkan, tidak diubah-ubah lagi. Syarifah pun mengajak masyarakat mengawal proses penerbitkan Perwali ini, agar Perda P4S bisa segera diterapkan.

Di samping itu, Syarifah tidak bisa menjelaskan lebih lanjut di luar proses penerbitan Perwali atas Perda P4S. Namun, ia memastikan perda tersebut bisa segera diterapkan menjelang akhir masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto nanti.

“Yang terpenting di akhir masa kepemimpinan beliau sudah ada. Ini tentang bagaimana kita menyelamatkan anak-anak dan agama kita,” kata Syarifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika