REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar Silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Seusai forum tersebut, partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan mandat kepada Airlangga untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Partai Golkar.
Mandat itu disebut sudah ditetapkan dalam musyawarah nasional (munas), rapat pimpinan nasional (rapimnas), hingga rapat kerja nasional (rakernas). Airlangga juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait peluang berkoalisi.
"Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapres, kemudian proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat dan kami sudah melihat bahwa selama ini ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik," ujar Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam keterangan videonya, Senin (31/7/2023).
Forum tersebut juga menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2024. Airlangga juga disebutnya akan sampai akhir bersama Jokowi.
Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana musyawarah nasional (munaslub) untuk mengganti ketua umum. Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024.
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli.
Seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia juga menegaskan komitmennya di bawah kepemimpiann Airlangga. Mereka ingin, konsolidasi jelang kontestasi nasional terganggu karena isu munaslub yang digulirkan sejumlah pihak.
"Kami ini adalah Partai Golkar, partai tertua di Indonesia, partai ini besar karena kami semua committed, kami punya komitmen satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini," ujar wakil ketua Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, Partai Golkar terbuka menyodorkan kader selain Airlangga untuk maju dalam Pilpres 2024. Peluang tersebut menyusul terbentuknya tim teknis antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan membahas peluang kerja sama untuk Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng kini mengungkapkan, amanat Munas Partai Golkar adalah menyerahkan kewenangan terkait Pilpres 2024 kepada Airlangga. Bukan mendorong Airlangga menjadi bakal capres.
"Amanat munas bukan itu (mencalonkan Airlangga sebagai capres), amanat munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah, tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).
Ia mengakui, partai berlambang pohon beringin itu melihat situasi dan kondisi politik saat ini. Tujuannya untuk mencari titik temu dengan partai politik lain, di mana harapan besarnya adalah memenangkan Pemilu 2024.
Mekeng sendiri merupakan perwakilan tim teknis dari Partai Golkar yang sudah disepakati bersama PDIP. Tim yang akan bertugas membahas peluang kerja sama kedua partai politik.
"Kita akan cari kesepakatan, yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin. Kalau tidak menang juga percuma, kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," ujar Mekeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
