REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Jerry Sambuaga mengatakan, bahwa hadirnya Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi adalah bentuk ketaatan terhadap hukum. Menurutnya, tak ada kaitannya antara pemanggilan tersebut dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari partainya.
"Kita tidak melihat seperti itu, bahwa hal tersebut sesuatu yang memang dilakukan memenuhi panggilan kemarin kan itu kan sebagai warga negara yang taat," ujar Jerry saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
"Sebetulnya biasa-biasa saja kan, tidak bisa dikait-kaitkan itu saya pikir dengan isu munas. Itu sesuatu yang tidak perlu kita tanggapi ya, tentunya ya namanya ada panggilan, dipenuhi, dan juga tidak ada apa-apa, biasa saja," sambungnya.
Ia menegaskan solidnya internal partai di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Jelasnya, tak ada satupun DPD di seluruh Indonesia yang menyuarakan digelarnya munaslub untuk mengganti ketua umum partai.
Seluruh kader Partai Golkar juga tengah fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Isu munaslub yang digulirkan juga ditegaskannya tak mempengaruhi elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.
"Kalau pertanyaannya adalah soal efek, saya pikir sih tidak ada tadi. Kita happy-happy aja di sini, ini caleg-caleg semua ini, saya juga caleg nanti di 2024, kita malah semakin semangat," ujar Jerry.
Seluruh kepengurusan di berbagai tingkatan hingga organisasi sayap Partai Golkar juga menyatakan komitmennya kepada Airlangga. Suara-suara yang mendorong munaslub juga ditegaskannya bukan berasal dari dalam internal partai.
"Artinya kita selalu utamanya adalah bagaimana kita memegang Ketua Umum kami, bagaimana kita patuh, kita tunduk, dan kita loyal dan kita taat kepada Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto dan semua di sini sepakat," ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) itu.
Sebelumnya, senior yang juga eksponen Partai Golkar, Lawrence TP Siburian mendorong Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Ketimbang partainya menggelar munaslub untuk melengserkan Airlangga.
Airlangga sebagai ketua umum dinilai menyandera Partai Golkar. Sebab ia terseret dalam kasus perizinan ekspor CPO atau minyak goreng dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Hal tersebut tentu akan menyulitkan Partai Golkar untuk mengusung Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Meskipun partai berlambang pohon beringin itu sudah kerap berkomunikasi dengan partai politik lain.
"Bahwa kita tidak punya capres dan cawapres itu nanti dibicarakan oleh rapimnas dan munaslub bagaimana arahnya ke mana," ujar Lawrence.
"Kita akan menunjuk siapa dan kita akan berkoalisi kepada siapa. Serahkan semua pemegang hak suara yang menentukan," sambung Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
