REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini diperiksa Kejaksaan Agung. Dia dimintai keterangan terkait kasus CPO atau minyak goreng. Pemeriksaan tersebut menuai reaksi internal Golkar. 

Ada faksi di internal Golkar yang ingin mendongkel Airlangga dari jabatan Ketua Umum partai beringin tersebut. Politisi Golkar Idrus Marham dan Lawrence TP Siburian adalah beberapa di antara politisi Golkar yang getol menyuarakan munaslub untuk mencopot Airlangga.

Sementara ini, daerah belum berani merespons ajakan munaslub. Banyak dari mereka terdiam. Artinya, mereka masih menunggu perkembangan situasi dan eskalasi politik di Ibu Kota.

Pengamat Politik UIN Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra menganalisis fenomena semacam itu wajar terjadi di partai besar, terlebih sekelas Golkar. Partai dengan warna kuning cerah itu sudah biasa diterpa perbedaan pendapat dan suara kritis dari para kader. 

“Mereka pasti ingin mengendalikan keputusan-keputusan politik Partai Golkar. Apalagi posisi Partai Golkar dan Airlangga sendiri semakin strategis dalam Pilpres mendatang. Analisis kami, lawan-lawan politiknya mencoba menghentikan Airlangga dan merebut kepemimpinan partai dengan upaya pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus CPO ini,” ujar Heru dalam keterangannya pada Kamis (27/7/2023)

Dia mengatakan terlihat jelas berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga merupakan suatu strategi politik yang sistematik untuk menjegal manuver Airlangga menuju Pilpres 2024. Menurutnya, situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi Airlangga Hartarto mengandung nilai politis yang kuat. Terlebih ini terjadi menjelang Pilpres 2024.

“Kasus ini merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana", ungkap Heru. 

Heru mempertanyakan dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut yang kesannya sangat dipaksakan dan berbau upaya kriminalisasi. Menurutnya hal tersebut akan mengundang pertanyaan dan antipati publik mengingat selama ini Airlangga telah menunjukkan kinerja dan loyalitas yang baik terhadap Presiden Jokowi.

“Kalau kita mau jujur sebenarnya jika dilihat laporan-laporan yang lalu dari BPK, kenapa di saat 2022 kasus ini tidak muncul. Tapi kenapa harus muncul di saat jelang Pemilu 2024, jelang Oktober 2023 yang merupakan deadline pendaftaran Capres Cawapres. Kita paham ini tahun politik, dan posisi Airlangga dan Golkar menguat, ini mirip seperti situasi tekanan politik terhadap Nasdem yang mengusung Anies", tegas Heru.

Hal yang sama diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Dia menilai pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto  menjadi tanda tanya besar bagi publik, apa sebenarnya kesalahan dari Airlangga. Selama ini apalagi menurutnya Airlangga terbukti sangat loyal terhadap berbagai arahan presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika