REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memberi dua opsi pembiayaan untuk menghadirkan moda transportasi trem yang membutuhkan dana sekitar RP1,7 triliun di Kota Bogor, Jawa Barat. "Iya, ini dalam rangka tindak lanjut yang trem ya, kan kita sudah ada timnya. Sekarang kami minta pertimbangan dan saran dari DJKA Kemenhub terkait bagaimana sistem kerja sama, operasional dan pendanaannya," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat (21/7/2023).
Syarifah menyebutkan tiga opsi metode pembiayaan trem yakni metode tender langsung dan ada pula metode penugasan kepada BUMD. Pemerintah Kota Bogor telah mengadakan rapat yang membahas pembiayaan trem bersama PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sub Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Balai Kota Bogor, Kamis lalu.
Dari penugasan kepada BUMD bisa melakukan kerja sama lagi dengan pihak ketiga atau swasta, sehingga dananya tidak dari APBD atau Pemkot Bogor hanya sekedar memberikan penyertaan modal saja.
"Trem tidak bisa dibiayai pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, karena trem skalanya lokal bukan seperti KRL atau LRT yang bisa antar kota antar provinsi," jelasnya.
Syarifah menjelaskan, berdasarkan perhitungan dibutuhkan dana sekitar Rp1,7 Triliun untuk membangun trem sepanjang 12 KM. Dengan anggaran sebanyak ini, tentu saja berat bagi Pemkot Bogor jika menggunakan APBD. Tak ayal, Pemkot Bogor sedang mencari sekaligus membedah skema pembiayaan mana yang paling terbaik.
"Kebutuhan akan trem di Kota Bogor ini sudah dilakukan kajian dan perencanaan dari jauh sebelumnya," ujarnya.
Syarifah menyampaikan di skala kota, trem lebih bagus karena prinsipnya untuk mengurangi kendaraan pribadi dan mengurangi kendaraan umum yang kecil seperti angkutan umum kota (angkot) dengan kendaraan yang bisa mengangkut lebih banyak orang. Trem bisa mengangkut sampai 200 orang sehingga akan lebih efisien lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
