Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Nasdem sudah berakhir. Akhir hubungan itu ditandai keputusan Jokowi yang menunjuk Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pada reshuffle kali ini, Jokowi tidak mengisi kursi Menkominfo yang sebelumnya dari Partai Nasdem itu dengan anak buah Surya Paloh kembali. Ini berarti kursi menteri dari Partai Nasdem kini tersisa dua di pemerintahan yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Soal tidak diganti semua menteri Nasdem, yang diganti hanya yang kena kasus korupsi ya tentu mereka sama-sama tahu, saling paham begitu, bahwa sejatinya hubungan Nasdem dan Jokowi sudah cerai," ujar Ujang dalam keterangannya kepada Republika, Senin (17/7/2023).
Namun demikian, Ujang meyakini Jokowi tetap rasional untuk tidak mendepak menteri dari Partai Nasdem lainnya saat ini. Hal ini karena bagian strategi Jokowi untuk mendapat dukungan publik.
Sebab, jika Jokowi mengganti Menteri Nasdem yang lain, itu menunjukkan kecurigaan publik tentang hubungan Jokowi dan Nasdem merenggang karena Surya Paloh dkk mendukung Anies Baswedan.
"Karena me-reshuffle menteri Nasdem yang lain, publik akan menuduh Jokowi tidak benar tidak adil. Kok menteri Nasdem yang tidak masalah kok di-reshuffle. Berarti benar dong selama ini tuduhan bahwa Nasdem mendukung Anies itu adalah tidak disukai pemerintah," ujarnya.
Kondisi ini, kata Ujang, bisa berdampak naiknya elektabilitas Nasdem yang dianggap terzalimi karena didepak dari pemerintahan. Sedangkan, citra Jokowi akan jelek di mata masyarakat.
Oleh karena itu, Ujang menilai Jokowi sangat paham kenapa tidak me-reshuffle dua menteri Nasdem lain yang tidak terkena kasus.
"Saya melihatnya Jokowi kenapa menteri tidak diganti semua, hal ini juga bagian strategi jokowi juga agar Nasdem tidak melejit karena dianggap terzalimi dan justru klo di-reshuffle semua akan merugikan Jokowi. Jokowi akan dituduh tidak bagus, tidak adil dalam konteks me-reshuffle ," ujarnya.
Presiden Jokowi menyebut bisa kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet meskipun masa jabatannya akan berakhir pada tahun depan. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif dirinya sebagai presiden.
"(Reshuffle) Tunggu saja kan prerogratif presiden," kata Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
