REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Presiden Joko Widodo, resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) pada Senin (17/7/2023).

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melantik empat wakil menteri lainnya, yakni Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri,  Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi  menilai pekerjaan rumah Budi Arie dan Nezar Patria di Kemenkominfo tidak ringan. Sebab ada pekerjaan rumah untuk merecover kasus yang sebelumnya melilit kementerian tersebut.

Selain Kemenkominfo, Kementerian Agama (Kemenag) juga memiliki pekerjaan berat terkait dengan pelaksanaan haji. Di sisi lain, wakil menteri juga berperan untuk mengawasi menteri begitu juga sebaliknya.

"Menuntaskan janji kampanye yang belum tuntas, menjaga kinerja agar tidak tercipta isu secara umum menjelang ganti presiden di 2024, dan penegakan hukum. Saya pikir juga akan lebih penting di platform ekonomi untuk kepuasan publik, jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal," kata Arya dalam keterangannya.

Selain itu Arya menilai bahwa reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik. Satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong di Menkominfo dan mengisi kursi kosong di wamen. Di sisi lain, secara politik reshuffle tersebut merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Joko widodo yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024. 

Kemudian sisi lainnya yaitu profesional terkait dengan kinerja pemerintahan. Melalui reshuffle tersebut Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya berjalan baik dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin.

Arya juga menanggapi rumor bagi-bagi kekuasaan dalam reshuffle tersebut. Menurutnya hal itu bukanlah hal baru. Reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan nenurytnya sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022. 

Namun motif reshuffle kali ini menurut Arya dinilai untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.

"Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika