REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 menjadi polemik setelah menimbulkan banyak masalah. Mulai dari dugaan adanya manipulasi atau kecurangan sampai banyaknya aduan masyarakat yang mengeluh dalam proses pelaksanaan seleksi PPDB kali ini.
Politikus Partai Buruh, Muhammad Ridha, mengatakan, pihaknya mengusulkan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Di mana, yang pertama dilakukan adalah peningkatan yang signifikan dalam investasi di bidang pendidikan publik, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan sumber daya di semua sekolah publik.
"Hal ini akan membantu menjembatani kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil," kata Ridha dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).
Poin kedua, Partai Buruh akan mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Menurut dia, orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus memiliki suara dalam membentuk kebijakan pendidikan.
"Termasuk proses penerimaan siswa baru, untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas," jelas Ridha.
Ketiga, lanjut dia, harus memprioritaskan penyediaan pendidikan yang gratis dan dapat diakses oleh semua orang. Itu perlu dilakukan tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau lokasi geografis. Hal tersebut, kata dia, berarti mengatasi akar penyebab kesenjangan pendidikan.
"Dan memberikan dukungan yang memadai kepada sekolah-sekolah di daerah yang kurang terlayani, khususnya di wilayah DKI Jakarta," ungkap Ridha.
Terkait insiden kecurangan yang terjadi baru-baru ini, Bacaleg DPR RI Dapil 2 Jakarta itu mengatakan, dalam proses penerimaan siswa baru menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi sistemik dalam sistem pendidikan kita. Dia meyakini pada sistem pendidikan yang mempromosikan kesetaraan, keadilan sosial, dan perkembangan holistik setiap anak sebagai prinsip yang harus dibangun dalam sistem pendidikan.
"Dengan mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya dan menerapkan reformasi yang komprehensif, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
