REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar polemik pondok pesantren Al Zaytun tidak terus menerus dipolitisasi. Ia pun mengaku heran polemik ponpes Al Zaytun ini terus menerus muncul menjelang pemilu.

Padahal, kata Moeldoko, ponpes Al Zaytun bagian dari entitas yang berada di NKRI, sehingga tidak perlu diributkan.

"Tapi harapan saya kan jangan pesantren dipolitisasi. Itu yang gak boleh. Tapi kalau hak-hak perorangannya karena setiap orang punya hak politik silakan. Tapi jangan dipolitisasi karena jadi ribut seperti ini nih. Al Zaytun itu soal tiap menjelang pemilu selalu ribut aja. Apa sih ini? gitu loh," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, Kamis (13/7/2023).

Lebih lanjut, Moeldoko juga tampak kesal karena disebut-sebut membekingi ponpes Al-Zaytun oleh pendiri Al Zaytun, Imam Supriyanto. Ia mengatakan bahwa pernyataan Imam Supriyanto tersebut tidak bisa dipercaya.

"Ya saya katakan kemarin Pak Imam ini salah minum obat. Kalau gak udah mulai pikun. Jadi omongannya gak bisa dipercaya. Karena apa yang diomongkan itu tidak seperti apa yang sesungguhnya. Jadi jangan aneh-aneh lah itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membubarkan ponpes Al-Zaytun. Namun, ia juga memastikan akan menuntaskan dugaan tindak pidana pemimpin Al-Zaytun, Panji Gumilang sehingga tidak berlarut-larut.

"Ini kita kerjakan betul tindak pidana. Jadi Al Zaytun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang. Karena tahun 2022 udah muncul, setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi. Sekarang selesaikan, dengan catatan Al Zaytun sebagai ponpes itu tidak akan dibubarkan," kata Mahfud, Selasa (11/7/2023).

Mahfud menjelaskan, Al Zaytun tetap dapat beroperasi dan pemerintah akan memberikan pembinaan. Sebab, produk pendidikan yang diberikan ponpes ini dinilai baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika