REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus segera dievaluasi untuk melihat persoalan-persoalan yang kerap muncul setiap tahunnya. Persoalan PPDB dinilai merupakanpersoalan yang sederhana jika dikelola dengan profesional, penuh integritas, dan penuh komitmen bersama.
“Persoalan PPDB itu persoalan yang sangat sederhana kalau dikelola dengan profesional, dengan penuh integritas, dan penuh komitmen. Semua pihak berkomitmen, sekolah berintegritas, para pemangku kebijakan berintegritas sehingga proses dan mekanisme bisa berjalan dengan baik,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI, Dudung Abdul Qodir, kepada Republika, Selasa (11/7/2023).
Dia mengatakan, pihaknya menghormati apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemendikbudristek selama ini dalam seleksi PPDB. Tapi, kenyataannya masih terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi selama proses PPDB berlangsung. Dan hal-hal yang tidak diinginkan itu pun terjadi berulang-ulang setiap tahunnya.
Dia merinci, seleksi PPDB jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi sama-sama mempunyai persoalan tersendiri. Menurut Dudung, saat ini memang tidak ada teknik PPDB yang terbaik. Karena itu, perlu ada kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Di samping transformasi sistem dikuatkan terkait dengan PPDB, yang kedua adalah SDM. Mulai dari kepala sekolah, para guru, orang tua. Ayo melakukan seseuatu yang berintegritas, yang berkomitmen, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita prihatin melihat hiruk-pikuk PPDB 2023,” jelas dia.
Dudung mengatakan, pemerintah dan semua komponen juga perlu mengedukasi masyarakat untuk berpikiran saat ini untuk sekolah tidak lagi harus di sekolah negeri. Sekolah di sekolah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan dari pihak masyarakat pun tak apa karena sama-sama menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
“Artinya ada kerja sama antara Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), sekolah-sekolah swasta dengan pemda, contohnya yang tidak masuk di negeri mereka di edukasi untuk mendapatkan sekolah bebas biaya dari pemerintah daerah. Saya pikir kalau di sekolah-sekolah (swasta) yang menengah ke bawah itu akan senang ketika ada kerja sama seperti itu,” jelas dia.
Untuk sekolah-sekolah swasta yang hebat, kata dia, harus pula memberikan ruang kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Dia memberikan contoh dengan memberikan ruang sebanyak lima persen pada anggaran untuk dijadikan sebagai CSR dari pendidikan mereka yang sudah kuat ketimbang sekolah-sekolah swasta lainnya.
“Kalau itu diedukasi dengan baik, saya melihat ini akan menjadi sebuah kerja sama yang indah. Negara hadir di swasta, swasta hadir untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa bagi sekolah-sekolah maupun siswa-siswa yang tidak mampu,” kata Dudung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
