Senin 31 Jul 2023 14:07 WIB

Nadiem Akui Kena 'Getahnya', Namun Kebijakan PPDB Zonasi Harus Dilanjutkan karena Penting

PPDB zonasi harus terus dilanjutkan untuk menghapus kesenjangan antarpeserta didik.

Sejumlah guru istirahat disela melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (27/7/2023). Aksi tersebut terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil tanpa dipolitisasi.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah guru istirahat disela melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (27/7/2023). Aksi tersebut terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil tanpa dipolitisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Antara

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengatakan, dia mendapatkan ‘getah’ dari kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang bukan merupakan kebijakan yang dibuat olehnya. Tapi, menurut dia, kebijakan tersebut harus terus dilanjutkan untuk meniadakan kesenjangan. 

Baca Juga

“Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi, tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting,” ujar Nadiem dalam talkshow pada kegiatan BelajaRaya yang disiarkan di Youtube, dikutip Senin (31/7/2023). 

Dia mengatakan, kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy yang menjadi Mendikbud periode sebelumnya. Nadiem menyebutkan, ketika pertama kali menjabat sebagai Mendikbudristek, kebijakan tersebut dia rasa sudah pasti akan membuatnya repot. Tapi, bagaimanapun, kata dia, timnya menilai kebijakan itu adalah kebijakan yang sangat penting dan harus dilanjutkan. 

“Kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, itu kebijakan (menteri) sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting yang sudah pasti akan merepotkan saya,” jelas dia.

Menurut Nadiem, jika sistem zonasi tidak diterapkan, dipastikan kesenjangan dalam mengakses pendidikan tidak akan pernah tertutup. Di mana, anak-anak yang tidak mampu harus membayar di sekolah swasta karena mereka tidak dapat masuk ke sekolah negeri. Atas dasar itu, pihaknya melanjutkan kebijakan tersebut.   

“Itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, kita lanjutkan, dan itu nggak masalah itu,” jelas dia.

Nadiem menuturkan, PPDB sistem zonasi memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya sehingga menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.

“Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,” ujar Nadiem.

Dalam acara BelajarRaya 2023 di Posbloc, Jakarta, pada Sabtu (29/7/2023) lalu, Nadiem berdiskusi dengan Inisiator Semua Murid Semua Guru dan Najelaa Shihab tentang kebijakan zonasi. Nadiem mengatakan, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik. 

Menurut Nadiem, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, kata dia, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. 

"Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," kata Nadiem.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement