REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta segera melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan di Jakarta.

Hal itu menyusul pengakuan Ida bahwa DPRD DKI dari Fraksi PDIP diomeli oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai masih banyaknya warga Ibu Kota yang tinggal di tempat yang tidak layak.

"Kami minta DPRKP mendata warga-warga yang memang ada di kolong tol dan kolong jembatan, berapa jumlahnya, apakah mereka memang warga DKI atau tidak, ini kan perlu didata," kata Ida dalam rapat Komisi D bersama DPRKP DKI Jakarta mengenai rumah susun, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Ida meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum untuk segera membentuk tim dengan tugas melakukan pendataan tersebut. Kemudian sesegera mungkin pula dilakukan tindak lanjut.

"Katakanlah misalnya DKI punya warga sekian ribu yang tinggal di tol dengan perincian tol A, tol B, tol C, jadi kesannya kita sendiri juga mengakui bahwa daerah kita, warga kita, ada yang tinggal di kolong tol," tutur dia.

Ida menegaskan bahwa eksekutif bersama dengan legislatif harus memperhatikan nasib warga yang tinggal di tempat yang tidak layak. "Harapannya next kita betul-betul bisa memperhatikan dan memfasilitasi untuk mereka tinggal di tempat yang layak, entah di rusun, CSR perusahaan, atau kewajiban perusahaan lain, kan bisa saja kita memberikan unit ke mereka," ujar Ida.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut Ida turut menyampaikan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Afan Adriyansyah Idris untuk turut memberikan atensi pada isu tersebut. Hal itu untuk kepentingan bersama, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat.

"Dalam rapat ini saya berharap menjadi catatan penting untuk anggaran 2024 apakah mungkin DPRKP ini wajib hukumnya untuk membangun rusun lagi di tahun depan," kata Ida.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta diketahui ditegur dan diomeli oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena di Jakarta masih banyak terlihat warga yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan. Omelan itu, kata Ida, disampaikan oleh Megawati saat Rakernas yang berlangsung pada Juni 2023 lalu.

"Bu Mega kan keliling, begitu DKI dengan APBD Rp80 triliun lebih masih banyak sekali warga kita yang memang belum layak tempat huniannya. Akhirnya di Rakernas, DKI ditegur kenapa kita tidak bisa memperhatikan mereka, kenapa kita tidak bisa membantu mereka. Jadi ya ini menjadi keprihatinan kita sih," ujar Ida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika