REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengaku, diomeli oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai masalah masih banyaknya warga Jakarta yang tinggal di kolong tol atau jembatan. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2023).
"Di Rakernas (pada Juni 2023), kami diomeli, 'kerjanya ngapain sih anggota dewan dari Fraksi PDIP, ternyata banyak warga yang belum terakomodasi dengan baik terkait dengan tempat tinggal yang layak', ini kan beban, ketua DPRD dari PDIP, Ketua Komisi D yang bermitra dengan DPRKP dari PDIP, kita dikatakan borok lah sama Bu Ketum," kata Ida dalam rapat ihwal rumah susun di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).
Ida mengatakan, Megawati memang berkeliling melihat kondisi masyarakat, lantas menyoroti di Jakarta masih banyak sekali warga yang tinggal di tempat tidak layak. Sehingga, ia pun sangat menyayangkan APBD DKI di angka lebih Rp 80 triliun, namun banyak warga tinggal di kolong tol dan jembatan.
Bahkan, kata Ida, sebagian malah tinggal di rumah panggung atau di atas tumpukan sampah. Dia pun meminta eksekutif untuk bisa menuntaskan masalah itu.
"Raker yang berlangsung tiga hari itu, tiga hari pula kami diomeli gara-gara banyak warga tinggal di kolong jembatan dan tol. Tiga hari pula kita diomeli oleh Bu Ketum karena katanya kita tidak memperhatikan rakyat kecil. 'Ke mana selama ini Fraksi PDI?' Ternyata dari anggota lain juga sering disindir. 'Anggota dewan (DKI) parah, masing-masing disindir'," ungkap Ida.
Oleh karena itu, Ida meminta DPRKP DKI untuk segera melakukan pendataan jumlah warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan di Jakarta. Politikus PDIP tersebut minta eksekutif segera menindaklanjuti mengenai keluhan itu.
"Kalau bicara apakah ini menjadi beban DPRKP saja? Tidak. Ini beban bersama. Kalau memang DPRKP butuh rusunawa diperbaiki lagi, ayo kita dorong anggarannya biar Pak Asisten (Pembangunan) dan Bapenda menganggarkan betul untuk tahun depan bahwa butuh pembangunan rusunawa yang lebih untuk warga DKI," jelas Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
