REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali meminta pemerintah daerah agar mengoptimalkan kuota formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dengan pengajuan kuota yang optimal, maka akan semakin banyak guru honorer yang dapat mengisi kebutuhan 601.174 formasi guru PPPK 2023.
"Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam siaran pers yang Republika terima, Jumat (7/7/2023).
Nunuk menjelaskan, pihaknya meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kuota karena jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN PPPK 2023 sebanyak 601.174. Karena itu, Nunuk mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan jumlah formasi agar semakin banyak guru honorer yang bisa direkrut dalam guru ASN PPPK 2023.
Sejumlah pemerintah daerah diketahui sudah mengoptimalkan kuota formasi ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek beberapa waktu lalu. Pengoptimalan kuota formasi merupakan bentuk pemerintah daerah mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Nur Sujito, mengungkapkan, pihaknya terus mengusulkan formasi ASN PPPK sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk tahun ini, Kabupaten Bojonegoro mengajukan 1.951 formasi dari yang sebelumnya 1.651. Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 132 miliar.
“Daerah kami komitmennya sangat bagus terkait pembinaan sumber daya manusia, apalagi ini berkaitan dengan masa depan siswa dan siswi,” kata Sujito.
Menurut dia, pengangkatan guru honorer yang lulus ASN PPPK akan memberikan harapan serta masa depan yang lebih baik bagi guru. Dengan begitu, para pendidik akan lebih optimal dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar, terlebih karena merekalah yang bertugas mencerdaskan anak bangsa.
"Bagaimana guru mau optimal kalau masih mengkhawatirkan nasibnya, makanya sangat perlu adanya pengangkatan ASN PPPK sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi untuk murid-murid,” ujar dia.
Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah juga mengoptimalkan kuota formasi ASN PPPK 2023. Kepala Dinas Pendidikan Sumba Tengah, Meha Umbu, menambahkan optimalisasi formasi ASN PPPK akan sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas SDM guru.
"Kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN PPPK, selain untuk membantu guru dan peningkatan kualitas hidup sehingga bisa melayani siswa secara optimal. ASN PPPK sangat membantu meningkatkan kualitas SDM khususnya tenaga guru di daerah,” kata Meha.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Juliana Dolvin Karwur, mengatakan daerahnya tidak hanya mengoptimalkan kuota, namun juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus memperoleh penempatan.
“Kami mengajukan formasi sesuai data dan akan fokus kepada totalitas rekrutmen hingga guru yang lulus passing grade mendapatkan kesempatan,” kata dia.
Juliana berharap para guru honorer yang lulus passing grade nantinya berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Sebab, Kota Tomohon memiliki visi sebaga kota maju dan berdaya saing.
“Kita tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya yang andal maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
