REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7/2023).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, masyarakat banyak mengeluh terkait kemacetan di DKI Jakarta. Sehingga jam kerja karyawan harus dibagi.

"Banyak masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda dan Pak Dirlantas. Kalau pukul 06.00 WIB itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta," kata Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7/2023).

Kemudian, dia melanjutkan, solusinya bisa dengan pembagian masuk jam kerja menjadi dua sesi, yaitu pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

"Ini tergantung Bapak dan Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun kementerian untuk bisa berdiskusi," kata dia.

Ia menambahkan, hasil diskusi ini nanti akan dibahas juga dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta. Ia mengaku sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Hari ini diskusi bagian dari yang terpenting untuk menyelesaikan ini. Mari kita memberikan tanggapan memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali. Apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan," kata Syafrin.

Ia menjelaskan, konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap.

"Namun, penerapan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota. Sehingga memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika