REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan di Ponpes Al-Zaytun untuk membiayai aktivitas kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
"Ada (indikasi NII). Belum sedetail itu, tapi arahnya penggalangan dananya ke arah sana (NII)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (3/7/2023).
Namun, Emil menegaskan, hal itu baru berupa indikasi. Emil meminta masyarakat dan para ulama bersikap tenang dalam menyikapi polemik Ponpes Al-Zaytun. Pemerintah sedang menyiapkan tindakan tegas terhadap pesantren tersebut.
"Masyarakat tenang, forum ulama juga tenang bahwa tindakan tegas sedang berlangsung," katanya.
Sebelumnya Emil mengatakan, meskipun muncul rekomendasi tersebut, ribuan santri yang telah terlanjur bersekolah di sana harus dipikirkan nasibnya. Selain itu, aset berupa lahan dengan luas ribuan hektare juga harus dipikirkan bakal dialihkan ke pihak mana.
"Harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," ujarnya.
Jadi, kata dia, penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana.
Selain soal pembekuan dan pembubaran, Emil juga meminta kepada masyarakat yang hendak melaporkan dugaan tindak pidana di Ponpes Al-Zaytun agar segera mempercepat proses laporannya.
"Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga agar segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Emil membentuk tim investigasi yang terdiri dari MUI hingga ormas Islam di Jabar untuk melakukan pendalaman terkait aktivitas di Ponpes Al-Zaytun. Hasil investigasi tersebut sudah diserahkan ke Menko Polhukam, Mahfud MD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
