REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Pada survei yang dilakukan pada 20 sampai 24 Juni 2023, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut sebesar 76,4 persen, terbagi sangat percaya (10,8 persen) dan cukup percaya (65,6 persen).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa angka tersebut merupakan peningkatan yang signifikan. Ketimbang kepercayaan publik terhadap Polri pada September 2022 yang sebesar 62,6 persen.
"Kepolisian juga mulai pulih, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu udah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen, kita gabung dengan yang mengatakan cukup percaya," ujar Burhanuddin dalam rilis daringnya, Ahad (2/7/2023).
Ia menjelaskan, anjloknya kepercayaan publik terhadap Polri disebabkan oleh sejumlah perilaku anggotanya hingga kasus penembakan yang dilakukan Ferdy Sambo. Ia tak menampik dalam waktu kurang dari setahun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil meningkatkan angka tersebut.
"Belakangan pulih lagi, on the track, ya, selama beberapa bulan terakhir. Sekarang sudah 76 persen, tinggal 4 persen untuk kembali pada performa terbaik mereka di 2021 bulan November," ujar Burhanuddin.
Lanjutnya, mayoritas publik juga percaya bahwa Polri mampu melakukan pembenahan internal dengan sangat percaya (2,9 persen) dan cukup percaya (66,8 persen). Sedangkan kurang percaya (17,9 persen) dan tidak percaya sama sekali (2,3 persen).
Namun, angka sekira 20 persen yang tak percaya terhadap pembenahan Polri masihlah sangat besar. Sebab secara tak langsung, masih ada 20 persen dari populasi Indonesia yang tak percaya institusi tersebut mampu melakukan pembenahan.
"Kita tahu kan bahwa sebenarnya polisi di bawah Jenderal Sigit tidak hanya melakukan penindakan secara etis terhadap oknum jenderal polisi, tetapi juga diproses hukum. Tapi lagi-lagi mungkin publik meminta lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, supaya mereka makin teryakinkan bahwa kinerja kepolisian lebih baik," ujar Burhanuddin.
Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa peningkatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap Polri. Karena kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara adalah bentuk kepercayaan mereka terhadap demokrasi.
"Kalau misalnya lembaga-lembaga politik demokrasi ini gagal mencerminkan kehendak demokrasi, kemungkinan iman publik terhadap demokrasi juga menurun. Jika mereka publik ini, responden ini percaya lembaga demokrasi accountable, bisa menjalankan kinerjanya maka besar juga iman mereka terhadap demokrasi," ujar Burhanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika